JAKARTA - PT Banten Global Development (BGD) menyiapkan lima proyek infrastruktur prioritas guna mengembangkan wilayah Banten. Lima proyek tersebut adalah Jembatan Selat Sunda (JSS), kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung, Bandara Panimbang, tol Panimbang-Serang, dan mass rapid transit (MRT) rute Serpong-Tangerang-Rawa Buntu.
"Dari kelima proyek tersebut, JSS menjadi proyek infrastruktur prioritas teratas," kata Presiden Direktur Banten Global Development Rudy Radjab di Jakarta, pekan lalu.
Rudy mengungkapkan, pihaknya bersama Artha Graha Network telah membentuk PT Graha Banten Lampung Sejahtera guna mendukung implementasi proyek JSS. Tetapi, BGD masih membuka kesempatan untuk bermitra dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri guna membangun JSS.
"Saatini, pembangunan JSS terganjal, karena pemerintah masih melihat kemungkinan pemisahan antara proyek jembatan dan pembangunan kawasan," ujar Rudy.
Pemisahan kawasan dan jembatan, lanjut Rudy, merupakan satuhalyang tidak mungkin. Pasalnya, nilai ekonomis dari proyek jembatan tersebut ada jika disatukan dengan pengembanganan kawasan di sekitarnya. Tingkat keekonomian jembatan yang kurang dinilai dapat diisi oleh prospek ekonomi kawasan yang baik.
Rudy menuturkan, pihaknya menargetkan proyek senilai US$ 20 miliar tersebut dapat ditenderkan pada 2014. "Kalau misalnya kami harus menurunkan jumlah kepemilikan saham guna memenuhi persyaratan, kami akan ikuti semuanya, asalkan proyek segera dilaksanakan. Pasalnya, kondisi rakyat Banten dan Lampung sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengandalkan Pelabuhan Merak dan Bakauheni," jelas dia.
Dia menambahkan, kapal-kapal ferry yang berada di dua pelabuhan penyeberangan tersebut tetap bisa dioperasikan untuk angkutan barang. Khususnya, untuk barang-barang yang tidak bisa diangkut menggunakan jalur kereta di JSS.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk segera merealisasikan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Saat ini, pemerintah sudah menyepakati proyek JSS disatukan dengan kawasan terpadu.
"Proyek Jembatan Selat Sunda hanya feasible jika digabungkan dengan kawasan terpadu. Sekarang, pemerintah tengah menyusun term of reference (TOR) dan mencari waktu untuk memanggil pemrakarsanya," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat pekan lalu.
Menurut Hidayat, studi kelayakan pembangunan JSS akan dilakukan secepatnya, dan proyek segera dibangun.
"Namun saat ini, yang utama adalah baik pihak investor maupun pemerintah harus menyetujui TOR proyek terlebih dulu," ujar dia.
Kawasan Tanjung Lesung
Sementara itu, proyek lain yang sedang diusahakan adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung. Untuk berinvestasi di kawasan tersebut, BGD bekerja sama dengan swasta yang sudah membebaskan lahan seluas 1.000 hektare (ha).
Kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung yang dibangun pada lahan seluas 1.500 hektare, telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2012. PP tersebut merupakan penjabaran UU No 39/ 2009 tentang KEK dan UU No 10/ 2009 tentang Kepariwisataan.
Untuk pembangunan KEK, kata dia, diperkirakan kebutuhan dananya mencapai Rp 60 triliun.
Dia juga menuturkan, nantinya ada pembangunan Bandara Panimbang yang bakal mendukung kawasan khusus pariwisata Tanjung Lesung. Bandara yang dibangun di area seluas 600 ha, didesain mampu menampung 2 juta penumpang per tahun.
"Untuk itu, BGD akan menggunakan skema direct investment bukan public private partnership bekerja sama dengan investor guna membangun Bandara Panimbang," kata Harry.
Investor yang berminat sejauh ini sudah ada. BGD sebagai pemrakarsa bersama Jababeka Grup juga telah membentuk anak usaha yakni Banten West Java. Nantinya, mereka bersama-sama mencari investor dari Korea Selatan untuk proyek bandara senilai US$700 juta tersebut.
Rudy mengungkapkan, antara Bandara Panimbang dan Kota Panimbang akan menjadi satubagian yang takterpisahkan apabila pembangunan jalan tol yang menghubungkan Panimbang dan Serang sepanjang 83 kilometer tersebut sudah selesai. Jalan tol tersebut menjadi proyek keempat yang direncanakan untuk Propinsi Banten, selain adanya JSS, KEK Pariwisata, serta Bandara Panimbang.
Jalan tol tersebut diharapkan bisa menjadi akses bagi pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk lebih mudah menuju ke kawasan KEK. Untuk pembangunan jalan tol, Rudy memperkirakan kebutuhan dananya mencapai US$ 400-500 juta.
Sementara itu, proyek terakhir yang disiapkan BGD adalah pembangunan mass rapid transit (MRT) Serpong-Tangerang - Rawa Buntu yang dilanjutkan sampai ke bandara milik Angkasa Pura II. MRT dibangun sepanjang 37 kilometer dengan perkiraan investasi senilai US$ 770 juta.
Kelima proyek tersebut, menurut Rudy, telah masuk ke dalam tahap inisiasi dan sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari gubernur sebagai inisiator.
"Untuk MRT, kami telah bekerja sama dengan PT INKA, sedangkan untuk jalan tol kami akan membicarakannya dengan investor serta PT Jasa Marga," tutur dia.
"Dari kelima proyek tersebut, JSS menjadi proyek infrastruktur prioritas teratas," kata Presiden Direktur Banten Global Development Rudy Radjab di Jakarta, pekan lalu.
Rudy mengungkapkan, pihaknya bersama Artha Graha Network telah membentuk PT Graha Banten Lampung Sejahtera guna mendukung implementasi proyek JSS. Tetapi, BGD masih membuka kesempatan untuk bermitra dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri guna membangun JSS.
"Saatini, pembangunan JSS terganjal, karena pemerintah masih melihat kemungkinan pemisahan antara proyek jembatan dan pembangunan kawasan," ujar Rudy.
Pemisahan kawasan dan jembatan, lanjut Rudy, merupakan satuhalyang tidak mungkin. Pasalnya, nilai ekonomis dari proyek jembatan tersebut ada jika disatukan dengan pengembanganan kawasan di sekitarnya. Tingkat keekonomian jembatan yang kurang dinilai dapat diisi oleh prospek ekonomi kawasan yang baik.
Rudy menuturkan, pihaknya menargetkan proyek senilai US$ 20 miliar tersebut dapat ditenderkan pada 2014. "Kalau misalnya kami harus menurunkan jumlah kepemilikan saham guna memenuhi persyaratan, kami akan ikuti semuanya, asalkan proyek segera dilaksanakan. Pasalnya, kondisi rakyat Banten dan Lampung sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengandalkan Pelabuhan Merak dan Bakauheni," jelas dia.
Dia menambahkan, kapal-kapal ferry yang berada di dua pelabuhan penyeberangan tersebut tetap bisa dioperasikan untuk angkutan barang. Khususnya, untuk barang-barang yang tidak bisa diangkut menggunakan jalur kereta di JSS.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk segera merealisasikan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Saat ini, pemerintah sudah menyepakati proyek JSS disatukan dengan kawasan terpadu.
"Proyek Jembatan Selat Sunda hanya feasible jika digabungkan dengan kawasan terpadu. Sekarang, pemerintah tengah menyusun term of reference (TOR) dan mencari waktu untuk memanggil pemrakarsanya," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat pekan lalu.
Menurut Hidayat, studi kelayakan pembangunan JSS akan dilakukan secepatnya, dan proyek segera dibangun.
"Namun saat ini, yang utama adalah baik pihak investor maupun pemerintah harus menyetujui TOR proyek terlebih dulu," ujar dia.
Kawasan Tanjung Lesung
Sementara itu, proyek lain yang sedang diusahakan adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung. Untuk berinvestasi di kawasan tersebut, BGD bekerja sama dengan swasta yang sudah membebaskan lahan seluas 1.000 hektare (ha).
Kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung yang dibangun pada lahan seluas 1.500 hektare, telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2012. PP tersebut merupakan penjabaran UU No 39/ 2009 tentang KEK dan UU No 10/ 2009 tentang Kepariwisataan.
Untuk pembangunan KEK, kata dia, diperkirakan kebutuhan dananya mencapai Rp 60 triliun.
Dia juga menuturkan, nantinya ada pembangunan Bandara Panimbang yang bakal mendukung kawasan khusus pariwisata Tanjung Lesung. Bandara yang dibangun di area seluas 600 ha, didesain mampu menampung 2 juta penumpang per tahun.
"Untuk itu, BGD akan menggunakan skema direct investment bukan public private partnership bekerja sama dengan investor guna membangun Bandara Panimbang," kata Harry.
Investor yang berminat sejauh ini sudah ada. BGD sebagai pemrakarsa bersama Jababeka Grup juga telah membentuk anak usaha yakni Banten West Java. Nantinya, mereka bersama-sama mencari investor dari Korea Selatan untuk proyek bandara senilai US$700 juta tersebut.
Rudy mengungkapkan, antara Bandara Panimbang dan Kota Panimbang akan menjadi satubagian yang takterpisahkan apabila pembangunan jalan tol yang menghubungkan Panimbang dan Serang sepanjang 83 kilometer tersebut sudah selesai. Jalan tol tersebut menjadi proyek keempat yang direncanakan untuk Propinsi Banten, selain adanya JSS, KEK Pariwisata, serta Bandara Panimbang.
Jalan tol tersebut diharapkan bisa menjadi akses bagi pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk lebih mudah menuju ke kawasan KEK. Untuk pembangunan jalan tol, Rudy memperkirakan kebutuhan dananya mencapai US$ 400-500 juta.
Sementara itu, proyek terakhir yang disiapkan BGD adalah pembangunan mass rapid transit (MRT) Serpong-Tangerang - Rawa Buntu yang dilanjutkan sampai ke bandara milik Angkasa Pura II. MRT dibangun sepanjang 37 kilometer dengan perkiraan investasi senilai US$ 770 juta.
Kelima proyek tersebut, menurut Rudy, telah masuk ke dalam tahap inisiasi dan sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari gubernur sebagai inisiator.
"Untuk MRT, kami telah bekerja sama dengan PT INKA, sedangkan untuk jalan tol kami akan membicarakannya dengan investor serta PT Jasa Marga," tutur dia.
sumber : Investor Daily
Komentar
Posting Komentar